TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Badan Legislasi DPR menyepakati sejumlah pasal dalam perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK. Dalam Daftar Inventaris Masalah yang dibuat pemerintah, terdapat enam pasal yang disepakati. Berikut ini adalah DIM yang disepakati pemerintah dan Baleg DPR.
1. Pasal 1 ayat 7
Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang ASN.
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Andalas Feri Amsari menilai status pegawai KPK menjadi ASN bakal menghilangkan independensi penyidik. Sebab, pegawai KPK bakal berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Pasal 3
KPK adalah lembaga negara rumpun eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh manapun.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menganggap perubahan status KPK dari lembaga negara ke negara pemerintah bakal mengganggu independensi. “Kalau lembaga negara, ia menjadi badan yang independen dan tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan apapun,” ujar dia.
